Tiga Kementerian Republik Indonesia mengunjungi Pertambakan Dipasena dalam waktu yang bersamaan senin 07/09/2020. Tiga kementerian tersebut adalah Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marvest),Kementerian PUPR dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Kemenko Marvest mengutus dua Deputi sekaligus yaitu Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Safri Burhanuddin dan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Septian Hario Seto.
Untuk Kementerian PUPR mengutus perwakilan dari dua Direktorat. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, DitJen Bina Marga, Rien Marlia S.T., M.T. dan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung, Ditjen SDA, Ir. Abdul Muis M.T. KKP sendiri mengutus perwakilan Direktorat Kawasan dan kesehatan ikan, Hermawan.
Ini merupakan kunjungan kerja untuk meninjau lokasi pertambakan Dipasena. Untuk melihat secara langsung kendala-kendala yang dihadapi petambak Dipasena.
Yang selanjutnya akan dijadikan bahan kajian untuk menentukan langkah konkrit bagaimana membangkitkan kembali pertambakan Dipasena. Untuk mewujudkan salah satu program pemerintah yaitu meningkatkan produksi udang nasional.
“Salah satu tugas yang harus kami lakukan, sesuai Rakor Presiden adalah meningkatkan produksi udang. Sedangkan Salah satu sentra produksi udang nasional adalah Dipasena” ujar Deputi Safri.
Safri meminta BBWS Mesuji dan Sekampung untuk membuat kajian yang paling komprehensif untuk mengatasi sedimentasi kanal Dipasena.
BBWS Mesuji Sekampung mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan kegiatan studi terkait dengan bagaimana mengoptimalkan area pertambakan Dipasena.
“Studi untuk mengurangi sedimentasi dengan modifikasi infrastruktur sudah kami lakukan. Namun belum bisa action karena terkait dengan legalitas lahan. Kami butuh payung hukum sebagai pegangan, untuk bisa melaksanakan perbaikan infrastruktur di Dipasena” ungkap Abdul Muis.
Menanggapi hal ini pihak perusahaan PT Central Protein Prima (CPP) angkat bicara. Pimpinan PT CPP, Arman Diah mengatakan pihaknya siap untuk duduk bersama dengan pemerintah membahas soal ini.
“Berkenaan dengan legalitas kanal Dipasena, payung hukumnya seperti apa, nanti akan di kaji kembali” ujar Arman.
Sebelumnya ketua P3UW Lampung Suratman, telah menyampaikan kendala utama yang dihadapi masyarakat Dipasena dalam berbudidaya. Yaitu masalah kanal yang dangkal karena sedimentasi. Sehingga air laut untuk budidaya terhambat masuk.
Sementara itu terkait perbaikan infrastruktur jalan darat ke Dipasena, pihak Bina marga mengatakan sedang dalam proses permohonan.
“Perbaikan jalan poros Simpang Penawar-Rawajitu tahapan pelelangan masih dalam evaluasi. Dijadwalkan 18 September 2020 akan tanda tangan kontrak” kata Rien Marlia.
Pada kunjungan tersebut hadir juga dari PLN Distribusi wilayah Lampung, dan Camat Rawajitu Timur. Serta utusan dari petambak Bratasena dan petambak Wachyuni Mandira (WM) Sumatera Selatan.
(FEBRI/P3UW-LAMPUNG)
Berita Lainnya :
- KEMENTERIAN PUPR MATANGKAN RENCANA REHABILITASI PERTAMBAKAN DIPASENA
- Menko Maritim Minta Program Peningkatan Ekspor Udang Vaname Dikebut
- Pelepasan HGU Lahan Pertambakan Dipasena, Kementerian PUPR Adakan Tinjau Lapangan
- P3UW Lampung Meminta PJ Bupati Tuba Dorong Percepatan Alih Lahan Kanal Dipasena
- KEMENTERIAN PUPR ADAKAN PKM RENCANA REHABILITASI PERTAMBAKAN DIPASENA
mantap…semoga diberi kelancaran
Amin.. Terimakasih pak anul